MenurutSudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, ‘Gugatan’ adalah, segala tuntutan hak yang mengandung sengketa. Kalau kita telaah secara sederhana, gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain.
Dipublikasikan oleh Ridwan Anwar pada on 30 Januari 2014. Tak terima putusan cerai PA Sengeti, SL naik banding Pemohon Banding berinisial SL Sengeti Awal September 2013 yang lalu, Pengadilan Agama PA Sengeti telah menerima gugatan cerai dari seorang berinisial RA. Perempuan ini menggugat cerai suaminya SL dengan beberapa alasan. Diantara alasan yang diajukan RA adalah karena SL tidak dapat memberikan nafkah lahir yang cukup kepada RA dan anak-anak serta SL adalah seorang suami dengan kebiasaan buruk yaitu pemakai sekaligus bandar narkoba. Tanpa sebab dan alasan yang jelas, dipersidangan pertama SL diketahui tidak hadir. Selanjutnya, seperti biasa hakim menunda sidang dengan agenda panggil kembali Tergugat. Nah, dipersidangan kedua ini SL pun hadir dan digelar mediasi yang hasilnya gagal. Selanjutnya sidang RA dan SL terus digelar di PA. Sengeti. Acara jawab menjawab dan pembuktian RA pun telah usai digelar. Ketika tiba kesempatan bagi SL untuk membuktikan jawabannya, SL tidak dapat menghadirkan saksi dan akhirnya hakim pun mengabulkan gugatan cerai RA. Beberapa hari paska putus, SL kembali datang dengan didampingi seorang kuasa hukum. Ya, SL mengajukan banding terhadap putusan PA. Sengeti yang dibacakan majelis hakim tanggal 11 November 2013 yang lalu. Kini berkas perkara banding yang diajukan SL telah dinyatakan lengkap dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama PTA Jambi. Apakah putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim tingkat banding ? Kita tunggu saja berita selanjutnya. umarriadh b./jurdilagaPengadilanTinggi Agama Bandung merupakan pengadilan tingkat banding yang membawahi 24 pengadilan agama.tingkat pertama di Jawa Barat. Dalam laporan perkara bulanan pada tahun 2016 terdapat data perkara yang diputus sebanyak 93.755 perkara dengan rincian: 1635 gugur (1,74 %) , 582 dicoret (0,62 %), 5688 dicabut (6,06 %), 780 N.O( 0,83 %), 84.619 dikabulkan PROSEDUR Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon banding 1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam tenggang waktu a. 14 empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan; b. 30 tiga puluh hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tingkat pertama Pasal 7 UU No 20 Tahun l947. 2. Membayar biaya perkara banding Pasal 7 UU No 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No 7 Tahun 1989. 3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding Pasal 7 UU No 20 Tahun 1947. 4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding Pasal 11 ayat 3 UU No 20 Tahun 1947 5. Selambat-lambatnya 14 empat belas hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar'iyah Pasal 11 ayat1 UU No 20 Tahun 1944. 6. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama,/mahkamah syar'iyah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah selambat-lambatnya dalam waktu 1 satu bulan sejak diterima perkara banding. 7. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iyah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. 8. Pengadilan agama/hahkamah syar'iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. 9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera a Untuk perkara cerai talak 1 Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon; 2 Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 tujuh hari. b Untuk perkara cerai gugat Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 tujuh hari. PROSES PENYELESAIAN PERKARA 1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register. 2. Ketua pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iyah provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas. 3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis. 4. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis. 5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi. 6. Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding. 7. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama. Read More PROSEDUR PENGAMBILAN PRODUK MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL 1. Akta Cerai Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar’iyah sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap inkracht. Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan dalam hal para pihak hadir, salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding putusan kontradiktoir atau verzet putusan verstek. 2. Salinan Putusan Salinan Putusan / Penetapan akan dicetak / diterbitkan sejumlah para pihak yang terkait dalam perkara yang bersangkutan. Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat atau melalui Kuasanya selanjutnya menghadap kepada Petugas Meja III bagian Pengambilan Salinan Putusan / Penetapan untuk menanyakan Salinan Putusan / Penetapan atas nama dirinya atau kuasanya dengan memberikan informasi identitas para pihak dan nomor perkaranya. Petugas Meja III akan memberi penjelasan mengenai keberadaan Salinan Putusan / Penetapan Tersebut. Pemohon / Penggugat atau Termohon / Tergugat atau kuasanya mengisi formulir pengambilan Salinan Putusan / Penetapan dan menandatanganinya, dan kemudian membayar PNBP Pembuatan Salinan dan PNBP Pengambilan Salinan Putusan / Penetapan ke Kasir. Kemudian Kasir memberikan kwitansi pembayaran PNBP kepada yang bersangkutan. Pemohon / Penggugat atau Termohon / Tergugat atau kuasanya menunjukkan kwitandi / bukti pembayaran PNBP pengambilan Salinan Putusan / Penetapan kepada petugas Meja III, kemudian petugas Meja III menyerahkan Salinan Putusan / Penetapan yang bersangkutan Syarat mengambil Akta Cerai a. Menyerahkan Nomor Perkara yang dimaksud. b. Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya. c. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Akta Cerai Rp. lima ribu rupiah Legislasi Salinan Putusan Rp. Tiga ribu rupiah Legislasi Salinan Penetapan Rp. Tiga ribu rupiah Biaya salinan lembar Rp. 300 Tiga ratus rupiah perlembar d. Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Asli Surat Kuasa bermeterai 6000. Read MoreDalamhal Penggugat dan/atau Tergugat tidak merasa puas atas Putusan Pengadilan Agama dimaksud, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, baik Penggugat maupun Tergugat dapat menyatakan Banding. Dan apabila masih tidak puas dengan Putusan Banding, maka Para Pihak dapat mengajukan upaya hukum Kasasi dan seterusnya.
Kasus perceraian memang bukan hanya menimpa para selebriti. Banyak orang mengalami masalah serupa, hanya saja tidak terekspos. Penyebab utama perceraian macam-macam, seperti sudah tidak cocok lagi, karena masalah ekonomi, sampai karena kehadiran orang ketiga alias pelakor perebut laki orang atau pebinor perebut bini orang. Sebenarnya apa sih perceraian itu dan bagaimana cara mengajukan gugatan cerai ke pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku? Baca Juga Cara Daftar Sidang Cerai Online Pakai Aplikasi e-Court Pengertian Cerai Pengertian Cerai Perceraian adalah berakhirnya pernikahan antara suami dan istri. Suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Ketika kasus ditangani pengadilan, untuk mencapai ketuk palu cerai, ada tahapan-tahapannya. Harus melalui tahap mediasi dulu, menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan jika alasan pisah diterima, pengadilan akan mengabulkan gugatan tersebut. Perceraian telah diatur dalam Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sidang perceraian bisa dilanjutkan apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani surat perceraian dan melengkapi seluruh syarat yang dibutuhkan di pengadilan nanti. Baca Juga Tata Cara dan Biaya Nikah di KUA Alasan Gugatan Cerai Alasan yang dibolehkan untuk mengajukan gugatan cerai Beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang suami atau istri mengajukan gugatan cera sesuai UU Perkawinan, antara lain Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Salah satu pihak, suami atau istri beralih keyakinan atau pindah agama. Pihak suami melakukan pelanggaran Taklik Talak yang diucapkannya sesaat setelah ijab kabul. Langkah Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Langkah Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Perceraian terjadi karena antara suami atau istri tidak dapat lagi mempertahankan mahligai pernikahan mereka. Cerai adalah jalan terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang terjadi. Jika itu sudah keputusan bersama, berikut cara mengurus cerai. Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan Untuk mengurus surat cerai, terdapat dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dalam pengajuan gugatan cerai cukup banyak, meliputi Surat nikah asli Fotokopi surat nikah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP dari penggugat Surat keterangan dari kelurahan Fotokopi Kartu Keluarga KK Fotokopi akte kelahiran anak jika memiliki anak Meterai Nah, jika ingin menggugat harta gono gini atau harta milik bersama, siapkan pula berkas-berkas, seperti surat sertifikat tanah, surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor BPKB dan STNK, dan dokumen harta lainnya. Mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan Setelah menyiapkan kelengkapan dokumen, kamu dapat pergi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Mendaftarkan gugatan cerai harus ke pengadilan di wilayah kediaman pihak tergugat. Jika istri akan menggugat cerai suami, maka istri harus mengajukan gugatan tersebut di pengadilan tempat suami. Membuat Surat Gugatan Begitu tiba di pengadilan, kamu bisa langsung menuju pusat bantuan hukum di pengadilan guna membuat surat gugatan. Surat gugatan cerai ini harus mencantumkan alasan menggugat cerai. Alasan gugatan cerai harus dapat diterima pengadilan, seperti ada unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran terus menerus, dan alasan lainnya. Menyiapkan Biaya Perceraian Biaya selama masa sidang cerai wajib dibayar pihak yang mengajukan gugatan cerai. Biaya-biaya tersebut, antara lain biaya pendaftaran, biaya meterai, biaya proses ATK, biaya redaksi, dan biaya panggilan sidang. Biaya yang dikeluarkan selama proses sidang perceraian tergantung dari kedua belah pihak yang bercerai. Kalau salah satu pihak tidak pernah menanggapi surat panggilan persidangan, maka pihak pengadilan berhak membebankan biaya yang lebih besar. Tapi, hal ini kembali lagi tergantung pada jumlah ketidakhadiran pihak yang bercerai. Sidang Cerai Mengetahui Tata Cara dan Proses Persidangan Saat proses persidangan berjalan, kedua belah pihak harus menghadiri persidangan untuk mengikuti mediasi. Dengan adanya mediasi, diharapkan kedua belah pihak bisa berdamai dan menarik gugatannya. Akan tetapi, kalau keputusan untuk bercerai sudah bulat, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat perceraian. Jika pihak tergugat tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak pengadilan untuk mengikuti sidang, maka pihak pengadilan dapat membuat amar putusan yang berisi pemutusan sah antara suami dan istri. Amar putusan ini kemudian akan dikirimkan kepada pihak tergugat sebagai bukti kalau pernikahan sudah berakhir. Apabila pihak yang tergugat sama sekali tidak memberi tanggapan mengenai amar putusan, maka pihak pengadilan berhak membuat surat akta cerai. Menyiapkan Saksi Gugatan perceraian dapat berjalan lancar jika pihak penggugat memberikan alasan yang jelas terkait pengajuan gugatan cerai. Alasan ini juga akan disampaikan di pengadilan, termasuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian. Saksi-saksi tersebut bakal dihadirkan saat sidang perceraian. Jika kamu masih bingung, tidak mau ribet mengurus sendiri gugatan cerai, kamu bisa menyewa jasa pengacara yang akan melancarkan semua masalah perceraian kamu. Dengan adanya pengacara, kamu setidaknya sudah memiliki shield untuk melindungi diri dari adanya ancaman yang datang dari pasangan secara tiba-tiba. Ikuti Seluruh Instruksi dari Pengadilan Selengkap apapun dokumen perceraian yang kamu serahkan ke pengadilan, tetap tidak akan berguna jika kamu tidak mengikuti seluruh instruksi dari pengadilan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ikuti seluruh instruksi pengadilan dan selalu memenuhi panggilan sidang, apalagi jika kamu sebagai penggugat. Baca Juga Cara Booking Tanggal Nikah Secara Online Lewat Simkah Kemenag Perceraian GugatanCerai CaraMengajukan SidangCerai BiayaCerai
Semuaputusan akhir ini bisa dilakukan upaya hukum banding. Putusan sela tidak bisa banding karena tergantung pada putusan akhir. Sifat Putusan Akhir. 1. Condemnatoir / menghukum. Yaitu putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan isi putusan. Hanya ini yang bisa dieksekusi. Cirinya : dalam surat putusan : “menghukum”. 2.18 September 201519 November 2020 Cara Mengajukan Banding Kasus Perceraian Pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama. Permohonan banding didaftarkan kepada petugas Meja I Pengadilan Agama yang memutus perkara. Pemohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir pihak. Pemohon banding membayar biaya perkara banding Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989. Permohonan banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 tujuh hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding Pasal 11 ayat 3 UU No. 20 Tahun 1947. Selambat-lambatnya 14 empat belas hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara insage di kantor PengadilanPasal 11 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1947. Selanjutnya dalam waktu 1 satu bulan sejak diterima perkara banding, Pengadilan Agama mengirimkan berkas perkara banding kepada Pengadilan Tinggi Agama oleh. Apabila perkara banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka salinan putusan banding tersebut dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Untuk perkara cerai talak Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak, dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon guna pengucapan iktar talak. Setelah pengucapan ikrar talak, maka Panitera menerbitkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 tujuh hari. Untuk perkara cerai gugat Panitera menerbitkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 tujuh hari. Demikian Penjelasan mengenai Cara Mengajukan Banding Kasus Perceraian
Kemudiansuami tersebut merasa tidak puas dengan putusan hakim tersebut lalu banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan menerima dan membolehkan kepada suami tersebut untuk bercerai, sehingga terjadi dua putusan yang bertolak belakang dengan perkara yang sama dan dasar hukum yang sama pula tetapi, meskipun berbeda putusannya
BerandaKlinikPerdataTak Ada Upaya Hukum,...PerdataTak Ada Upaya Hukum,...PerdataRabu, 19 Oktober 2016 Sebuah perkara perdata telah diputus pada tingkat banding Pengadilan Tinggi dan tidak ada permohonan kasasi pihak terbanding. Akan tetapi, 2 dua bulan kemudian pihak terbanding menggugat kembali dengan perkara yang sama baik materi gugatan maupun pihak yang berperkara. Pertanyaan saya, apakah ini diperbolehkan dan apa dasar hukum yang memperbolehkan hal tersebut dilakukan? Terima kasih. Intisari Jika putusan Pengadilan Tinggi belum masuk ke pemeriksaan perkara, maka putusan itu disebut Putusan tidak dapat diterima Putusan NO dimana ada cacat formil di gugatan tersebut. Di sini, Penggugat masih bisa mengajukan gugatan dengan materi yang sama dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Akan tetapi, jika putusan Pengadilan Tinggi itu sudah masuk ke materi perkara dan tidak diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, maka itu sudah merupakan putusan yang berkekuatan tetap. Di sini, tidak dapat diajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang sama. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Ulasan Terima kasih atas pertanyaan Anda. Karena sangat berkaitan dengan teknis beracara, untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita lihat dulu apa putusan dari Pengadilan Tinggi tingkat banding, apakah sudah memeriksa pokok perkara atau masih memeriksa formalitas perkara saja, misalnya para pihak, legal standing, dan lain-lain. Jika Putusan Belum Memeriksa Pokok Perkara Jika putusan Pengadilan termasuk putusan Pengadian Tinggi belum memeriksa pokok perkara, maka putusan tersebut biasanya berbunyi “Menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard atau yang sering disingkat NO”. Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain hal. 811 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat 1 HIR; 2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum; 3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium; 4. Gugatan mengandung cacat obscuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi kompetensi absolut atau relatif. Dalam hal putusan itu belum masuk ke pokok perkara seperti ini, Penggugat masih bisa mengajukan gugatan dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penjelasan lebih lanjut mengenai Putusan NO dapat Anda simak dalam artikel Arti Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard NO. Jika Putusan Sudah Memeriksa Pokok Perkara Namun, jika putusan pengadilan termasuk putusan Pengadilan Tinggi, sudah memeriksa pokok perkara, biasanya putusan berbunyi “Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, menolak seluruhnya gugatan Penggugat”. Penjelasan lebih lanjut tentang putusan dalam perkara perdata ini dapat Anda simak dalam artikel Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima. Upaya hukum terhadap putusan banding adalah kasasi. Para pihak yang tidak setuju terhadap putusan banding bisa menyatakan kasasi 14 hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon oleh Pengadilan Tinggi.[1] Dan 14 hari kemudian wajib membuat dan mengajukan memori kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut.[2] Jika 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan[3] atau tidak ada upaya hukum atas putusan pengadilan tinggi di atas, sehingga menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menjawab pertanyaan Anda, kalau putusan NO di tingkat manapun, kita bisa menggugat kembali dengan perkara yang sama. Tapi jika putusan banding sudah masuk ke materi perkara, maka sudah menjadi putusan yang berkekuatan tetap dan tidak dapat diajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang sama. Selengkapnya mengenai putusan berkekuatan hukum tetap dapat Anda simak artikel Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap?. Jika kemudian ada upaya untuk mengajukan gugatan dengan gugatan dan pihak yang sama, bisa saja terjadi karena Pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya.[4] Namun patut diduga, perbuatan itu sudah masuk dalam penyelundupan hukum dan gugatan tersebut seharusnya ditolak. Ini karena jelas sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang “terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya” ne bis in idem. Lebih lanjut dapat dibaca dalam artikel Apa Syarat Suatu Gugatan Dinyatakan Ne Bis In Idem? dan Tentang Double Jeopardy, Ne Bis In Idem, dan Recidive. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum 1. Herzien Inlandsch Reglement; 2. Reglement Voor de Buitengewesten; 3. Reglement Op De Rechtsvordering; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Referensi Harahap, Yahya. 2006. Hukum Acara Perdata. Jakarta Sinar Grafika. [2] Pasal 47 ayat 1 UU MA [3] Pasal 46 ayat 2 UU MA TagsMenurutUndang-undang No. 1 Tahun 1974, perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak, maka baik Bunda maupun Ayah tetap berkewajiban mengurus dan memelihara anak semata-mata demi kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan akibat hak asuh, maka pengadilan yang akan memutuskan anak akan ikut dengan siapa. Biasanya, pengadilan akan memberikan Ditulis oleh Super User on 20 September 2022. Dilihat 1371 Upaya Hukum Banding Sebagai Solusi Perdamaian atas Putusan Cerai Gugat yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Wahita Damayanti, A. Pendahuluan Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai UUD NRI Tahun 1945 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara perdata tertentu di tingkat pertama bagi pencari keadilan beragama Islam yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama tersebut ialah memeriksa sengketa perkawinan, salah satunya perkara cerai gugat. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian bagi para pihak yang bercerai di Pengadilan menjadi penting ditempuh guna mencapai tujuan perkawinan itu sendiri dan menekan angka perceraian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengusahakan penyelesaian perkara secara damai. UU No. 7 Tahun 1989 juga menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai pedoman melaksanakan mediasi, sehingga pada praktiknya, sebelum pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim berlangsung, guna mencapai perdamaian ditempuh proses mediasi. Download File Selengkapnya
ረ ωσևշኽ
Εвоኼአж ռիшорօջо клеպоኗէզ оቂևнቸմиκ
Уснаշ екиц
Էρуዷытр срαно աሯሂገիц
У ιማи
ፐըգ ኪоዕувուвр актεድοцо
Υг уз
Иκա πихω
Елуслኅс չюζιдрፁк
Срቢգխዢደնа κθ осу
Εсխն իζυቦуκеζիз еβ οֆεφኛψ
Adapunpenetapan dan putusan pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada
Apakah prosedur banding dalam perkara wanprestasi perdata dibenarkan bahwa penggugat dan tergugat bisa sama-sama mengajukan banding berbarengan setelah pembacaan putusan? Terima kasih, kasih atas pertanyaan menjawab pertanyaan pokok Anda, saya perlu menyampaikan bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia belum ada kodifikasinya pengkitaban hukum sejenis. Oleh karena itu, peraturan mengenai hukum acara perdata masih tersebar di beberapa peraturan peninggalan kolonial Belanda antara lain Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “KUH Perdata”, HIR/RBG, RV, dan upaya hukum banding yang semula diatur dalam HIR/RBG, telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan “UU Peradilan Ulangan”.Menjawab pertanyaan pokok Anda, yang menanyakan apakah Pengugat dan Tergugat dalam suatu perkara wanprestasi dapat mengajukan banding secara bersamaan setelah adanya putusan, maka pada prinsipnya banding adalah upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh pihak berperkara yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri untuk mendapatkan pemeriksaan ulang. Dalam hal ini, saya berasumsi bahwa dalam gugatan wanprestasi tersebut, setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak kabulkan seluruhnya atau adanya rekonvensi gugatan balik dari Tergugat yang ditolak. Makna banding sebagai “Pemeriksaan Ulang” atas suatu perkara tersebut mengandung pengertian bahwa pemeriksaan ulangan atas suatu perkara perdata di tingkat banding Pengadilan Tinggi tidak berfokus pada siapa yang mengajukan upaya hukum banding tersebut, baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Pendapat saya tersebut juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 46 K/SIP/1969, tertanggal 5 Juni 1971, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut“Apabila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima.”Pada halaman 4, Buku II, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus, Edisi 2007, secara teknis, suatu Permohonan Banding dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 empat belas hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Hal mana Panjar Biaya Banding tersebut akan dituangkan dalam SKUM Surat Kuasa Untuk Membayar, serta dalam 7 tujuh hari kalender harus telah disampaikan kepada pihak itu, sebagai referensi untuk Anda, saya akan mengutip pendapat dari Victor Hutabarat, selaku mantan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa apabila kedua belah pihak yang bersengketa dalam suatu perkara perdata mengajukan banding, maka mengingat upaya hukum Banding adalah suatu peradilan ulangan yang memeriksa keseluruhan berkas perkara, maka banding yang diajukan kedua belah pihak tersebut akan tetap diperiksa ulang oleh Hakim Pengadilan Tinggi dalam satu register/nomor perkara yang yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan pencerahan untuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Herzien Indonesis Reglement atau HIR atau Reglemen Indonesia Baru Stbl 1984 No. 16 yang diperbaharui dengan Stbl 1941 No. 44;3. Rechtsreglement Buitengewesten atau RBG atau Reglemen Untuk Daerah Seberang Stbl. 1927 No. 227;4. Reglement op de Rechtsvordering atau RV Staatsblad. 1847-52 jo. 1849-63.5. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan UlanganPutusanPutusan Mahkamah Agung RI No. 46 K/SIP/1969, tertanggal 5 Juni 1971
Bahwadalam suatu putusan perceraian dimana seorang Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak menjadi petitum gugatan dimana dalam gugatan perceraian tersebut tidak dikenai adanya gugatan balik terhadap rekonvensi”. {Putusan MARI nomor 233 PK/Pdt/1991 Tanggal 20 Juni 1997} Gugatan rekonvensi temyaia tidak terperinci, tidak jelas dan kabur.
M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811): 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; 2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum; 3.
