10 Jun LAMPUNG – Wakil Direktur Pendidikan, Pengembangan SDM & Hukum dr. Elitha M. Utari, MARS mewakili Direktur RSUDAM Provinsi Lampung, membuka sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan Bimbingan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan bidang Kesehatan oleh KEMENKES RI Direktorat Jendral Tenaga Kesehatan di RSUDAM Provinsi Lampung, Selasa 6/6/23. Untuk Pengembangan kompetensi SDM Kesehatan bertujuan memastikan dan memelihara kemampuan SDM Kesehatan dalam memenuhi kualifikasi yang diperlukan sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan kesehatan. Karena itu, pengembangan kompetensi bagi SDM Kesehatan perlu selalu dilakukan secara berkala agar SDM Kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan optimal. Mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, tepatnya pada pasal 79, yang menjelaskan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pelatihan, maka perlu dilakukan akreditasi oleh pemerintah pusat yang terdiri dari akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan. Dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut maka diwajibkan semua institusi yang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan baik pemerintah maupun swasta harus terakreditasi. Adapun Akreditasi Institusi/Lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menstandarkan dan menjamin mutu Institusi/Lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta. Melalui akreditasi, Institusi/Lembaga dituntut untuk dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan untuk kelayakannya dilakukan melalui pengukuran kesesuaian antara ketentuan dengan penjaminan mutu yang diterapkan oleh masing-masing Institusi/Lembagai penyelenggara pelatihan bidang kesehatan. Akreditasi menjadi penting karena dapat menetapkan posisi Institusi/Lembaga penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dalam tatanan kompetisi pengelolaan Institusi/Lembaga serta merupakan tolok ukur bagi institusi pengguna untuk mendapatkan peserta latih yang memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan pelatihan. Hal ini terjadi karena dihasilkan melalui proses pengelolaan pelatihan yang terkawal dengan baik. Ujar dr Elitha mewakili Direktur RSUDAM Mewujudkan pelatihan tenaga kesehatan yang bermutu, Rumah Sakit Abdul Moeluek RSUDAM Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Bimbingan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan pada tangagl 6 Juni 2023 bertempat di Gedung RSUDAM. *BerdasarkanStandar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 yang akan mulai diterapkan per Tanggal 1 Januari 2018, Rumah Sakit harus memenuhi syarat yang ditetapkan untuk dapat diakreditasi. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan August 12, 2019. Era BPJS, Dokter dan Klinik Perlu Akreditasi August 12, 2019. IPAL - Solusi Mengolah Air Limbah
Permenkes No 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit Kamis, 11 Juni 2020 oleh. Administrator Hits 1357 Share Salah satu pertimbangan Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam hal akreditsai Rumah Sakit adalah untuk melindungi masyarakat terhadap mutu pelyanan rumah sakit, untuk itu selalu dilakukan penyempurnaan terhadap peneyelenggaraan akreditasi rumah sakit. Akreditasi dengan standar SNARS Edisi 1, Edisi memerlukan komitmen tinggi dari pemilik dan manajemen rumah sakit, persiapan harus dilakukan terus menerus dan konsisten, semua SDM rumah sakit harus terlibat dan memahami pentingnya akreidtasi rumah sakit. Waktu, tenaga, dan biaya yang dibutuhkan relatif ekstra dan kadang menjadi kendala bagi beberapa rumah sakit, standar yang ditentukan melaui standar dan elemen penilaian yang jumlahnya relatif banyak, menuntut rumah sakit untuk melakukan banyak kegiatan untuk perisapannya. Beberapa rumah sakit bahkan memerlukan tenaga pembimbing/pendamping untuk mempersiapkan akredirasi, secara keseluruhan biaya akreditasi relatif tinggi, apalgi untuk rumah sakit di daerah masih harus mengeluarkan biaya ekstra transportasi dan akomodasi bagi surveyor/asesor. Sepertinya pada Permenkes yang baru pada Pasal 3, 4, dan 5, menunjukan sikap akomodatif dari Kementerian Kesehatan terhadap "keluhan" sebagian pemilik/manajemen rumah sakit. Dimana pada pasal 3 ayat 2 akreditasi berlaku unutk 4 tahun, dan dimungkinkannya lembaga independen di luar KARS yang telah memiliki sertifikat/izin dari Kementerian Kesehatan untuk dapat menjadi penyelenggara akreditasi, hal ini akan lebih mendukung efisiensi rumah sakit. Terlepas dari itu terbitnya Permenkes ini memberikan nafas satu tahun lebih panjang bagi semua rumah sakit untuk membuat program persipan akreditasi berikutnyta; "Akreditsai itu mudah dan menyenangkan" semoga ini menjadi moto bagi semua praktisi rumah sakit. Semoga bermanfaat Kembali Support Online Konsultasi Terbaru Rama Sore, saya ingin konsultasi mengenai pembuatan kelayakan bisnis, masterplan. Bagaimana caranya? ... Lunesia Selamat pagi, berapa biaya untuk pembuatan FS, masterplan dan DED untuk rs tipe D? Terimakasih ... dian mohon info biaya yang dibutuhkan untuk pendirian RS ibu dan anak diatas lahan seluas 15 x 100 m. minimal brp TT yang harus tersedia ... sugi Mohon Bimbingan untuk Pembangunan Rumah Sakit, Lahan dan Anggaran sudah siap ... Hebson Kami melayani desain , pengadaan & installasi IPAL baik itu domestik maupun non domestik. Untuk penjelasan lebih lanjut Hub 0813 1106 1664 Terima kasih ... Abyan Ada rincian biaya dan luas minimal lahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit tipe b tidak? ... joko mohon bimbingan dan petunjuk dalam membuat ruangan kamar operasi untuk mata. syarat dan aturannya ... lucia saya mau tanya kira kira berapa biaya yg diperlukan untuk membangun rumah sakit tipe B dan tipe C gedungnya ... Tirta bisa kirimkan no hp/wa yg bisa dihubungi, sehubungan kami ingin membuat master plan dan maket 3D, pengembangan rumah sakit pemerintah ... Tirta kami berencana membuat master plan pengembangan rumah sakit, apakah ada referensi untuk konsultan yg ada di wilayah Kepri gak ya ... Video
PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020. Konsiderans. Menimbang: bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap mutu pelayanan rumah sakit, diperlukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan akreditasi rumah sakit; bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan © Copyright - Komisi Akreditasi Rumah Sakit 2020 FAQ Lowker Hubungi KamiDenganmelihat realita ini, rumah sakit di Indonesia seharusnya lebih mempersiapkan berbagai macam prosedur dan ketentuan dalam proses akreditasi rumah sakit. Permenkes Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendukung, memotivasi, mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan
Keputusan Menteri Kesehatan atau KEPMENKES - KMK Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, diterbitkan dengan pertimbangan a bahwa dalam rangka upaya pen ingkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien sehingga tercapai tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, serta sebagai pelaksanaan program pembangunan kesehatan nasional, perlu dilakukan akreditasi sesuai dengan standar akreditasi; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Sahabat tujuan diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah adalah 1 Untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. 2 Menjadi acuan bagi lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dan rumah sakit dalam penyelenggaraan akreditasi rumah sakit. 3 Menjadi acuan bagi Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam pembinaan dan evaluasi mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi. Pemenuhan mutu pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan mutu secara internal dan peningkatan mutu secara eksternal. Peningkatan Mutu Internal Internal Conti nous Quality Improvement yaitu rumah sakit melakukan upaya peningkatan mutu secara berkala antara lain penetapan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi indikator mutu serta pelaporan insiden keselama tan pasien. Peningkatan mutu secara internal ini menjadi ha l terpenting bagi rumah sakit untuk menjamin mutu pelayanan. Peningkatan Mutu Eksternal External Continous Quality Improvement merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit secara keseluruhan. Beberapa kegiatan yang termasuk peningkatan mutu eksternal adalah perizinan, sertifikasi, dan akreditasi. Rumah sakit melakukan peningkatan mutu internal dan eksternal secara berkesinambungan continuous quality improvement. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Pada bulan Desember 2021 Kementerian Kesehatan mencatat rumah sakit telah teregistrasi. Sebanyak atau 78,8% rumah sakit telah terakred i tasi dan 638 rumah sakit atau 21,2% belum terakreditasi. Upaya percepatan akreditasi rumah sakit mengalami beberapa kendala antara lain adanya isu atau keluhan terkait lembaga penilai akreditasi yang juga melakukan workshop atau bimbingan, penilaian akred itasi dianggap mahal, masih kurangnya peran pemerintah daerah dan pemilik rumah sakit dalam pemenuhan syarat akreditasi, akuntabilitas lembaga, dan lain-lain. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2024 seluruh rumah sakit di Indonesia telah terakreditasi ses uai dengan target RPJMN tahun 2020 - 2024. Dalam upaya meningkatkan cakupan akreditasi rumah sakit, Pemerintah mendorong terbentuknya lembaga-lembaga independen penyelenggara akreditasi serta trans formasi sistem akreditasi rumah sakit. Sejalan dengan terbentuknya lembaga -lembaga independen penyelenggara akreditasi maka perlu ditetapkan standar akreditasi rumah sakit yang akan dipergunakan oleh seluruh lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dalam melaksanakan penilaian akreditasi. Proses penyusunan standar akreditasi rumah sakit diawali dengan pembentukan tim yang melakukan sandingan dan benchmarking standar akreditasi dengan menggunakan referensi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Joint Commission International Standards for Hospital edisi 7, regulasi perumahsakitan serta panduan prinsip - prinsip standar akreditasi edisi 5 yang dikeluarkan oleh The International Society for Quality in Heal th Care ISQua. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan melibatkan perwakilan dari lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, rumah sakit dan akademisi. Selanjutnya hasil diskusi tersebut dibahas lebih lanjut oleh panelis penyusunan standar akreditasi rumah sakit dengan mendapat masukan secara tertulis dari lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Penyusunan standar akreditasi rumah sakit mempertimbangkan penyederhanaan standar akreditasi agar lebih mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh rumah sakit. Diktum KESATU Kepmenkes Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, menyatakan Menetapkan standar akreditasi rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini . Diktum KEDUA Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit menyatakan Standar akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dalam menyelenggarakan akreditasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETIGA KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit menyatakan Standar akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas standar yang dikelompokkan ke dalam a kelompok manajemen rumah sakit; b kelompok pelayanan berfokus pada pasien; c kelompok sasaran keselamatan pasien; dan d kelompok program nasional. Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit menyatakan Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar akreditasi rumah sakit berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinyatakan dalam Kepmenkes Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, bahwa Ruang Lingkup Standar Akreditasi Rumah Sakit, meliputi 1 Penyelenggaraan akreditasi rumah sakit yaitu persiapan, pelaksanaan penilaian akreditasi, dan pasca akreditasi. 2 Standar akreditasi rumah sakit meliputi gambaran umum, maksud dan tujuan, serta elemen penilaian pada setiap kelompok standar akreditasi rumah sakit. Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan menurut fungsi -fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakitan. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien good clinical governance dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik good corporate governance. Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan sebagai berikut 1. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas Tata Kelola Rumah Sakit TKRS, Kualifikasi dan Pendidikan Staf KPS, Manajemen Fasilitas dan Keselamatan MFK, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien PMKP, Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan MRMIK, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi PPI, dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan PPK. 2. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas Akses dan Kontinuitas Pelayanan AKP, Hak Pasien dan Keluarga HPK, Pengkajian Pasien PP, Pelayanan dan Asuhan Pasien PAP, Pelayanan Anestesi dan Bedah PAB, Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat PKPO, dan Komunikasi dan Edukasi KE. 3. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien SKP. 4. Kelompok Program Nasional PROGNAS. Selengkapnya silahkan download dan baca Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. LINK DOWNLOAD DISINI Baca Juga! Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES Nomor Tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit DISINI Demikian informasi tentang Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah. Semoga ada manfaatnya. = Baca Juga =
Dengansifat rahasianya rekam medis dimana dokter atau rumah sakit memiliki kewajiban untuk merahasiakan seluruh dokumen rekam medis tersebut yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Pasal 322 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No.36 Tahun 2009 Kepmenkes KMK Nomor Tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit, diterbitkan dengan pertimbangan a bahwa pelaksanaan akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dilakukan secara bermutu, efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel; b bahwa untuk menciptakan pelaksanaan akreditasirumah sakit yang akuntabel, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan diperlukan tarif survey penyelenggaraan akreditasi yang terstandar; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit. Sahabat Tujuan diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Kepmenkes KMK Nomor Tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit, adalah untuk 1 Penyelenggaraan survei akreditasi yang bermutu, efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel; dan 2 Lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dapat bersaing dalam memberikan pelayanan akreditasi yang berkualitas. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, maka salah satu tujuan strategis Kementerian Kesehatan adalah penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan salah satunya dilakukan melalui peningkatan ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sehingga salah satu indikator yang ingin dicapai adalah 100% rumah sakit terakreditasi. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak rumah sakit dan di antaranya 7 9,5% telah terakreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit , baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam upaya percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2020-2024, maka Kementerian Kesehatan melakukan reformasi birokrasi yang diprioritaskan untuk mendor ong 6 enam pilar transformasi kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan rujukan. Transformasi pelayanan kesehatan rujukan bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sekunder dan tersier, yang dilakukan dengan mendekatkan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas tempat tidur, dan akreditasi rumah sakit. Untuk mewujudkan pelaksanaan survei akreditasi semakin bermutu, efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel serta terstandar maka perlu disusun kebijakan biaya survei akreditasi yang menjadi acuan bagi lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dan rumah sakit, mengingat sampai dengan tahun 2021 terdapat sejumlah lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Skema biaya survei akreditasi rumah sakit disusun dengan mempertimbangkan kelas rumah sakit, jumlah hari survei, jumlah surveior, dan biaya operasional lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Penetapan tarif survei akreditasi rumah sakit juga penting agar lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dapat bersaing dalam memberikan pelayanan akreditasi yang berkualitas. Diktum KESATU Keputusan Menteri Kesehatan Kepmenkes KMK Nomor Tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit menyatakan Menetapkan tarif survei akreditasi rumah sakit berupa besaran biaya survei akreditasi yang dibebankan kepada rumah sakit berdasarkan jenis dan klasifikasi rumah sakit, jumlah surveior, dan jumlah hari pelaksanaan survei. Diktum KEDUA Kepmenkes Nomor Tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit menyatakan Selain tarif survei akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, rumah sakit dalam penyelenggaraan survei akreditasi rumah sakit juga dibebankan biaya a akomodasi surveior; dan b transportasi surveior. Diktum KETIGA Keputusan Menteri Kesehatan Kepmenkes atau KMK Nomor Tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit menyatakan Tarif survei akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan biaya akomodasi surveior dan transportasi surveior sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan bagi lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dari dalam negeri yang telah ditetapkan, dalam pengenaan biaya penyelenggaraan survei akreditasi rumah sakit. KEEMPAT Keputusan Menteri Kesehatan Kepmenkes KMK Nomor 1119 Tahun 2022 Tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit menyatakan Tarif survei akredi tasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan ketentuan biaya akomodasi surveior dan transportasi surveior sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Diktum KELIMA Kepmenkes Tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit menyatatakan Lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit hanya dapat mengenakan biaya penyelenggaraan survei akreditasi sesuai tarif survei akreditasi rumah sakit dan ketentuan biaya akomodasi surveior dan transportasi surveior yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini. Diktum KEENAM Keputusan Menteri Kesehatan Kepmenkes KMK Nomor 1119 Tahun 2022 Tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit menyatakan Menteri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif survei akreditasi rumah sakit yang diterapkan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Adapun sasaran penetapan tarif survei akreditasi rumah sakit adalah 1 Lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit yang berasal dari dalam negeri; dan 2 Rumah sakit umum kelas A, B, C, dan D, dan rumah sakit khusus kelas A, B, dan C. Berikut ini Daftar Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes KMK Nomor Tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah. Selengkapnya silahkan download dan baca Kepmenkes KMK Nomor Tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah. LINK DOWNLOAD DISINI Demikian informasi tentang Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah. Semoga ada manfaatnya. = Baca Juga = KLASIFIKASIDAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu;PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017.pdf. Link download alternatif google drive. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017.pdf. Definisi: BN = Berita Negara. TBN = Tambahan Berita Negara. LN = Lembaran Negara. TLN = Tambahan Lembaran Negara. Sumber file : PERATURAN.GO.ID.
.permenkes tentang akreditasi rumah sakit
